EKONOMI
KOPERASI
REVIEW
JURNAL KOPERASI
Disusun
Oleh:
ATIKA
DEVINA EL DARI
11214782
3EA16
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS
GUNADARMA
REVIEW
JURNAL
PENGKAJIAN PENINGKATAN DAYA SAING
USAHA KECIL MENENGAH
YANG
BERBASIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
(Studi Kasus pada Koperasi di
Sentra UKM)
Latar
Belakang Masalah
Pasal
33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi
ekonomi dan berpihak pada rakyat. Selaras dengan pasal 33 UUD 1945, GBHN Tahun
1999 menekankan berjalannya demokrasi ekonomi dengan meningkatkan kemampuan
koperasi dan usaha kecil serta menengah. Amanat GBHN tahun 1999 tersebut
tersurat dalam arah kebijakan ekonomi butir II, yaitu memberdayakan pengusaha
kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing
dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang
seluas-luasnya. Arah kebijakan ekonomi butir II merupakan dukungan perkuatan
kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, perlindungan dari persaingan yang
tidak sehat, memberikan pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan
pelatihan, dukungan teknologi, permodalan, dan lokasi usaha yang strategis.
Upaya
peningkatan daya saing UKM pada tingkat menteri tercerrmin dari Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 71/Kep/Meneg/VII/2000 tentang Pedoman
Kelembagaan UKM dengan sasaran menghasilkan koperasi dan UKM yang memiliki daya
saing dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM melalui pengembangan
komoditas unggulan. Selanjutnya pada tataran strategis, Kementerian Koperasi
dan UKM telah menyusun Rencana strategis Pembangunan KUKM. Pada tataran
realitas terutama pada masa Orde Baru belum mengalami UKM kurang mendapat
perhatian dan terpinggirkan dibandingkan usaha besar dan gerak perekonomian
nasional.
Kebijakan pengembangan
UKM masih mengalami distorsi, sehingga tujuan dan sasarannya belum tercapai
secara optimal. Untuk menghilangkan distorsi tersebut, stakeholder, pemerintah
, non pemerintah melakukan upaya peningkatan daya saing secara bertahap dan berkesinambungan,
antara lain berperan sebagai penyedia BDS. Peningkatan daya saing secara
bertahap artinya peningkatan daya saing dimulai dengan upaya memenangkan
persaingan pada tingkat lokal. Kemudian dikembangkan untuk wilayah /kawasan
yang makin meluas sehingga secara hirarkis pelaku bisnis lokal dapat turut
bermain dan memenangkan persaingan secara bertahap dan alamiah.
Tujuan
Penelitian
Mengkaji komoditas
unggulan daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan daya saingnya, Mengkaji
model-model pengembangan ekonomi lokal dalam meningkatkan daya saingnya, Tersedianya
hasil inventarisasi model pengembangan UKM yang berbasis pada pengembangan
ekonomi lokal, Tersedianya hasil identifikasi model pengembangan ekonomi lokal
dalam meningkatkan daya saingnya.
Metode
Penelitian
. Faktor yang mempengaruhi
perkembangan ekonomi lokal, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
jumlah tenaga kerja.
Populasi
dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi-koperasi
yang berada di Sentra UKM. Sampel. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini lebih
dari 30 orang yang ada di Sentra UKM.
Pembahasan
Komposisi
responden berdasarkan propinsi/wilayah penelitian dalam kajian ini yaitu;
provinsi Sulawesi Selatan 31,6 %, Jawa timur 19,0 %, Jawa Barat 17,7%, Nusa
Tenggara Barat 6,3 %, Sumatera Selatan 6,3 %, Sumatera Utara 12,7 % dan
Kalimantan Selatan 6,3 % dari jumlah responden. Dilihat dari sisi usia,
sebagian besar responden berusia 31 . 40 tahun kemudian usia 41 . 50 tahun
merupakan urutan besar kedua. Berdasarkan tingkat pendidikan komposisi
responden yaitu; SD 14,8%, SMP 23,2 %, SMA 49,7%, Diploma 5,2 % dan S1 sebesar
7,1 %. Sedangkan berdasarkan bentuk badan usaha komposisi responden yaitu; CV
41,9%, UD 54,8% dan TDI sebesar 3,2 %.
Kesimpulan,
Keterbatasan dan Saran
Kesimpulan
Dari hasil analisis
data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembangunan ekonomi lokal secara umum
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kinerja sentra UKM yang diukur
dengan laju perubahannilai tambah dan produktivitasnya.
2. Kebijakan finansial pemerintah
kabupaten/kota secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
pekembangan kinerja sentra UKM di daerahnya, kecuali untuk daerah provinsi
Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Saran
Saran
yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah hasil
kajian mengindikasikan hampir seluruh daerah kabupaten/kota telah menetapkan
komoditas unggulan daerah. Proses penentuan komoditas unggulan umumnya
didasarkan pada kapasitas produksi tanpa mencoba mengkaji keunggulan bersaing
dari komoditas tersebut dibandingkan daerah lainn
REVIEW
JURNAL
Pengkajian Dukungan Finansial dan
Nonfinansial
dalam
Pengembangan Sentra Bisnis UKM
Variyetmi
Wira (1), Gustati (2)
Politeknik Negeri
Padang
Kampus Politeknik
Negeri Padang, Limau Manis, Padang, 75000
Telp: 0751-72950
E-mail : variyetmi@yahoo.co.id
Latar
Belakang Masalah
Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) di Indonesia pada tahun 2001 sekitar 40.137.661 unit, merupakan
99,6 persen dari keseluruhan populasi pelaku bisnis di Indoensia dan tersebar
pada berbagai sektor serta bidang usaha yang menyentuh kepentingan orang
banyak, memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 65.246.294
orang, dan produk nasional bruto sebesar 56,7 persen. Berdasarkan data tersebut
terlihat bahwa sebenarnya UKM mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan.
Namun demikian, perannya masih tertumpu pada penyerapan kerja, sedangkan pada
indikator ekonomi lainnya peran UKM masih relatif kecil. Hal ini menunjukan
bahwa UKM masih mengandalkan aktivitas bisnisnya pada bidang usaha yang padat
tenaga kerja.
Karena
itu, pendekatan kualitas sumberdaya manusia pelaksna UKM semakin mendesak untuk
diwujudkan, karena merupakan salah satu masalah yang dihadapi UKM, di samping
masalah lain yang berkaitan dengan aksesibilitas terhadap sumber-sumber
produktif, seperti pembiayaan, pasar, teknologi, dan informasi.
Tujuan
Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk sebagai
acuan bagi semua pihak yang bekaitan dengan dukungan finansial dan nonfinansial
dalam pengembangan sentra/klaster bisnis UKM, juga dapat digunakan sebagai
masukan/rekomendasi bagi rumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan
sentra/klaster bisnis UKM, layanan pengembangan bisnis, serta modal awal dan
padanan dalam pengembangan UKM melalui pendekatan sentra bisnis.
Metode
Penelitian
1. Desain Penelitian
Penelitian ini
adalah penelitian lapangan
yang berbentuk suvey, eksplanatoris (explanatory research). Penelitian ini
bertujuan untuk membahas
tentang upaya penguatan
KJKS sebagai lembaga
keuangan mikro syariah dalam
pemberdayaan
perekonomian
masyarakat di Kota Padang.
2. Objek Penelitian
Pendamping, atau pengelola yang mewakili
masing-masing KJKS yang tersebar pada
11 (sebelas) kecamatan di Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat
sebanyak
104 KJKS.
3. Metode Penetapan Sampel
Penetapan sampel dalam penelitianini
menggunakan sample dengan metode sensus, karena penelitian ini mengambil
seluruh KJKS yang ada di Kota Padang.
4. Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data
yang digunakan dalam
penelitian merupakan data
primer berupa instrumen yang berisikan informasi tentang
pengelolaan KJKS. Instrumen yang
diteliti
mencakup sumber
modal, akses terhadap permodalan, partisipasi
modal, transaksi usaha,
hubungan dengan masyarakat,
kerjasama dengan pemerintah, kerjasama antar koperasi,
kerjasama dengan lembaga donor, dan kerja sama dengan sektor swasta . Instrumen
ini disebar ke seluruh KJKS yang ada di Kota Padang. Responden dalam objek
penelitian ini adalah yang mewakili KJKS
dalam mengisi kuisioner penelitian. Disamping itu penelitian ini juga didukung
oleh data sekunder berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan KJKS.
Hasil
Penelitian
a. Gambaran Demografi Responden
Sampel yang terkumpul yang dapat diolah sebanyak 103 KJKS.
Sampel tersebut tersebar pada kecamatan yaitu 6 KJKS dari Kecamatan Bungus, 13
KJKS dari Kecamatan Koto Tangah, 9 KJSK
dari Kecamatan Kuranji, 15 KJKS dari Kecamatan Lubuk Begalung, 7 KJKS dari
Kecamatan Lubuk Kilangan, 6 KJKS dari Kecamatan Nanggalo, 10 KJKS dari
Kecamatan Padang Barat, 12 KJKS dari Kecamatan Padang Selatan (termasuk 1 KJKS
yang tidak dapat diolah), 10 KJKS dari Kecamatan Padang Timur, 7 KJKS dari
Kecamatan Padang Utara, dan 9 KJKS dari Kecamatan Pauh. Mayoritas, responden
adalah perempuan sebanyak 79 orang, sedangkan sisanya adalah laki-laki.
Responden umumnya berposisi sebagai manajer KJKS, didirikan pada tahun 2010,
dan telah berbadan hukum serta beranggotakan lebih dari 145 orang.
b. Uji Validitas dan Reliabilitas Data
Hasil uji Validitas dan Realibilitas Instrumen
Pengelolaan Organisasi KJKS untuk masing-masing komponen instrumen adalah valid
dan reliable. Instrumen yang diteliti mencakup sumber modal, akses terhadap
permodalan, partisipasi modal, transaksi usaha, hubungan dengan masyarakat,
kerjasama dengan pemerintah, kerjasama antar koperasi, kerjasama dengan lembaga
donor, dan kerja sama dengan sektor swasta .
c. Sumber Dana KJKS dari Anggota
Hasil pengolahan data memperlihatkan mayoritas KJKS di
Kota Padang memiliki modal anggota berkisar lebih dari Rp.33.238.900 sampai
dengan Rp.49.858.350,- yaitu sebanyak 27
KJKS dengan jumlah anggota berkisar 97 sampai 144 orang. Meskipun modal anggota
masih relatif sedikit, namun pengurus dan pengelola bersama anggota KJKS tetap
berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan modal sendiri sehingga dapat
meningkatkan pertumbuhan aset dengan sendirinya. Untuk mewujudkan hal ini,
anggota KJKS patuh dan taat membayar simpanan pokok ataupun simpanan wajib.
Disamping itu, KJKS juga menyisihkan cadangan dari SHU untuk menambah modal
KJKS.
d. Berasal dari Non Anggota
KJKS dipercaya untuk menjalankan program pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat bersama pemerintah.Program
ini diwujudkan dengan menyalurkan Modal Penyertaan Kelurahan pada KJKS. Modal
penyertaan ini mampu meningkatkan jumlah dana KJKS, dan nantinya akan
dikucurkan kepada anggota KJKS. Untuk memperlancar program tersebut, KJKS
menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah lokal dan nasional. KJKS turut
dilibatkan dalam forum dialog untuk penetapan kebijakan baik ditingkat lokal,
regional maupun nasional. Hal ini ditujukan agar KJKS dapat memberikan masukan
terhadap rencana kegiatan tahunan pemerintah.
e. Upaya Penguatan KJKS Dalam Rangka
Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat
KJKS cukup mudah dan dipercaya memperoleh dana dari pihak
lain. Hal ini disebabkan KJKS sudah cukup punya kemampuan dalam memenuhi
standar atau kriteria pembiayaan, dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan
modal pihak lain. Disamping itu KJKS juga berupaya melakukan kerjasama dengan
lembaga donor, baik nasional ataupun internasional.Untuk mewujudkan kerjasama
ini KJKS berupaya memiliki kredibilitas dimata lembaga donor dan memiliki
kapasitas untuk berdialog serta bernegoisiasi dengan lembaga donor.Begitu juga
halnya dengan sektor swasta, KJKS menjalin hubungan yang baik dan memiliki
kapasitas untuk berhubungan dengan sektor swasta.Hal ini ditujukan untuk
membangun kepercayaan dalam mengembangkan program ekonomi dengan sektor swasta.
Kesimpulan,
Keterbatasan dan Saran
Kesimpulan
KJKS
dipercaya untuk menjalankan program pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan
perekonomian masyarakat bersama pemerintah.KJKS merupakan salah satu langkah
strategis yang ditempuh pemerintah Kota Padang
dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan bekerjasama
langsung bersama masyarakat. KJKS diharapkan sebagai wadah
pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan yang miskin.
Hasil penelitian
adalah responden penelitian tersebar pada 11 kecamatan di
Kota Padang, didirikan pada tahun 2010, dan telah berbadan
hukum serta beranggotakan lebih dari
145 orang. Responden
mayoritasadalah perempuan, umumnya
berposisi sebagai
manajer
KJKS. Mayoritas KJKS
di Kota Padang memiliki modal
anggota berkisar lebih dari
Rp.33.238.900 sampai dengan
Rp.49.858.350,- dengan jumlah
anggota berkisar 97
sampai 144 orang,
dan terdapat total
modal anggota mencapai
Rp.132.955.600 dengan jumlah
anggota lebih 300 orang. Selain itu,
sumber modal KJKS juga
mayoritas dari SHU yang diperoleh
dan adanya Modal Penyertaan Kelurahan yang disalurkan Pemerintah kota Padang
pada 54 KJKS.
Keterbatasan
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu:
a) Penelitian
ini hanya mengkaji KJKS yang berlokasi di Kota Padang saja.
b) Tidak
mengkaji secara mendalam kendala-kendala KJKS baik dari pendanaan ataupun
pembiayaan.
c) Hanya
melibatkan pengelola, dan pengurus KJKS dalam pengisian data kuisioner.
Saran
Adapun saran dari
penelitian ini yaitu:
a)
Bagi kelengkapan penelitian ini, sebaiknya
ruang lingkup penelitian lebih
dikembangkan pada seluruh KJKS yang berada kota dan kabupaten di
Provinsi Sumatera Barat.
b)
Mengkaji secara mendalam kendala-kendala
KJKS baik dari aspek permodalan ataupun aspek pembiayaan.
c)
Melibatkan anggota KJKS dalam pengisian
data kuisione
REVIEW
JURNAL
Strategi
Pemasaran dan Kualitas Pelayanan terhadap Profitabilitas Usaha Koperasi
Produksi Susu Peternakan
Alan
Sugandi
Jurusan
Penyuluhan Peternakan
Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
Latar
Belakang Masalah
Rendahnya
kualitas lembaga dan organisasi koperasi menyebabkan kinerja tertinggal dan
kurangnya citra baik koperasi di masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang koperasi
sebagai badan usaha yang memiliki struktur
kelembagaan (struktur organisasi,
struktur kekuasaan, dan
struktur insentif) yang
unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta memasyarakatnya
mendapatkan sedikit informasi tentang hak-hak koperasi (praktik terbaik) telah
menyebabkan berbagai masalah hambatan mendasar bagi kemajuan koperasi di Indonesia.
Menurut Riadi (2004:13), permintaan dunia terhadap pangan
hewani (daging, telur, dan
susu serta produk olahan lainnya)
sangat besar dan diproyeksikan akan
meningkat sangat cepat selama periode tahun 2005–2020 mendatang
khususnya negara-negara sedang
berkembang. Penduduk dunia pada saat ini sekitar
6,3 miliar dan
akan diperkirakan meningkat sebanyak 76 juta jiwa setiap
tahunnya. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut, sekitar 5,3 miliar (84%) diantaranya berdomisili
di negara-negara sedang berkembang yang rata-rata tingkat
konsumsi susunya relatif lebih rendah.
Produksi susu pada Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan
(KPS Bogor) adalah
10.228.760 liter lebih pertahun dari 3.503 ekor sapi perah dewasa. KPS
Bogor adalah penghimpun para peternak/kelompok
peternak yang berada
di Kota atau
Kabupaten Bogor dan Kabupaten Depok dalam pemasaran dan penjualan susu,
dengan jumlah anggota
430 orang yang juga
bergabung dalam 11
kelompok peternak susu.
Kualitas susu segar yang masih rendah mengakibatkan
rendahnya harga jual yang juga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas usaha
yang dilakukan, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya penerapan
berbagai cara di antara penerapan strategi pemasaran produk dan peningkatan
kualitas pelayanan terhadap seluruh stakeholder yang terlibat dalam roda
KPS Bogor.
Tujuan
Penelitian
1)
menganalisis strategi pemasaran hubungan
terhadap kinerja KPS Enterprises Bogor.
2)
menganalisis hubungan Kualitas Pelayanan
terhadap Kinerja Bisnis KPS Bogor.
3)
Apakah hubungan antara terhadapat
Strategis Pemasaran dan Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja Bisnis KPS Bogor.
Metode
Data yang telah dikumpulkan baik
data primer maupun sekunder dianalisis
secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memaparkan
secara deskriptif, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan
analisis korelasi product
moment pearson dan regresi linear berganda (multiple linear regression model).
Populasi
dan Sampel
Populasi yang menjadi objek
penelitian adalah karyawan KPS Bogor
sebanyak sebanyak 430 orang
yang terdiri dari
karyawan, anggota koperasi, kelompok tani
dan konsumen yang berhubungan dengan koperasi itu sendiri.
Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 81 orang.
Kesimpulan
dan Saran
Kesimpulan
Hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis
hubungan strategi pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap profitabilitas
usaha KPS Bogor, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
·
Terdapat hubungan yang sangat signifikan
antara Strategi Pemasaran dengan Profitabilitas Usaha baik itu wujud pelayanan,
perhatian terhadap konsumen, daya tanggap KPS terhadap keluhan konsumen,
jaminan yang diberikan serta keandalan petugas dalam memberikan pelayanan,.
·
Hasil pengujian statistik menunjukkan
koefisien korelasi berganda (R) Strategi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan
secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas Usaha KPS Bogor. Ini
mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang saling berpengaruh antara variabel
Strategi Pemasaran dan variabel Kualitas Pelayanan terhadap Profitabilitas
Usaha KPS Bogor.
Saran
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi
pemasaran dan kualitas pelayanan bersama-sama memiliki hubungan yang sangat
erat terhadap profitabilitas usaha, oleh karena itu beberapa saran yang dapat
penulis usulkan:
·
Diharapkan kepada pihak KPS Bogor tetap
mengutamakan kedua variabel (penerapan strategi pemasaran dan menjaga kualitas
pelayanan) dalam pelaksanaan usahanya sebagai koperasi produksi susu, sehingga
diharapkan profit yang diterima dapat terus-menerus meningkat.
·
Berkaitan dengan keterbatasan
penelitian, kepada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel
dan faktor-faktor lain yang juga mungkin berpengaruh terhadap profitabilitas
usaha.
·
Kepada pemerintah melalui Kementerian
Koperasi dan UKM hendaknya dapat melakukan pendampingan pada pengusaha kecil
terutama dalam permodalan dan
pemasaran
produk, sehingga para pengusaha kecil dapat menjalankan usahanya dengan
bersemangat
No comments:
Post a Comment